Makna Sistem Politik

1.  Pengertian Sistem Politik

a.    Pengertian Sistem

Untuk menjelaskan pengertian sistem politik, terlebih dahulu dijelaskan pengertian sistem. Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang ada di dalamnya melibatkan bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan demikian, jelas bahwa sistem ialah sesuatu yang berhubungan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Sistem juga bisa berarti suatu cara yang mekanismenya berpola dan konsisten bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis.

b.    Pengertian Politik

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani polis atau negara kota. Dari kata tersebut berkembang istilah-istilah lain dalam berbagai bahasa, seperti polity, politics, political, dan policy. Pada umumnya, politik diartiakan sebagai macam-macam kegiatan dalam suatu negara (sistem politik) yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dalam melaksanakan tujuan-tujuan. Politik menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (negara) dan bukan tujuan pribadi seseorang. Lagi pula, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan orang-orang.

c.    Pengertian Sistem Politik

Pada hakikatnya, sistem politik melaksanakan fungsi-fungsi mempertahankan kesatuan masyarakat, menyesuaikan, dan mengubah unsur pertautan hubungan, agama, dan sistem ekonomi, melindungi kesatuan sistem politik dari ancaman luar, atau mengembangkan ke masyarakat lain.

Jadi, sistem politik adalah suatu mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang ajeg yang mengandung dimensi waktu, yaitu masa lampau, kini, dan mendatang.

2.  Unsur Sistem Politik

Dari ulasan singkat di atas bisa dikatakan bahwa setiap sistem politik tidak mencakup 3 unsur, yaitu:

a.    Fungsi integrasi dan adaptasi terhadap masyarakat, baik ke dalam maupun ke luar,

b.    Penempatan nilai-nilai dalam masyarakat berdasarkan kewenangan, dan

c.    Penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak.

3.  Ciri Sistem Politik

Tentang ciri sistem politik ini, David Easton dalam artikelnya yang sangat terkenal, “An Approach to the Analysis of Political Sistems”, mengemukakan empat ciri:

a.    Adanya unit-unti yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-batas pengaruhnya.

b.    Adanya input dan output, bisa dijelaskan bahwa untuk menjamin tetap bekerjanya suatu sistem diperlukan serangkaian input yang bersifat tetap. Ada dua jenis pokok input yang ada dalam sistem politik, yaitu berupa tuntutan dan dukungan.

c.    Adanya jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem dimana suatu sistem politik harus menjalankan pekerjaan bermacam-macam dakam waktu yang terbatas maka paling tidak strukturnya harus mengenal diferensiasi minimal.

d.    Adanya tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan pula tingkat efisiensinya.

4.  Proses Politik

Fungsi-fungsi politk yang ada dalam setiap sistem politik dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi input dan output. Fungsi input mencakup artikulasi kepentingan, agregasi keperntingan, sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekruitmen politik. Sedangkan, fungsi output meliputi pembuatan, penerapan, dan penghakiman kebijakan. Lantas bagaimana proses politik berlangsung?

Proses politik dimulai dengan masuknya input beruap kepentingan yang diatikulasikan atau dinyatakan oleh kelompok kepentingan dan diagregasikan (dipadukan) oleh partai politik sehingga kepentingan-kepentingan khusus itu menjadi suatu usulan kebijakan yang lebih umum dan selanjutnya dimasukkan ke dalam proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh badan legislatif dan eksekutif.

Dalam tahap ini, input itu diubah menjadi output berupa kebijaksanaan karena itu tahap ini disebut sebagai tahap koncersi. Dan, tahap inilah yang merupakan inti dari keseluruhan proses politik. Kebijaksanaan itu dilaksanakan oleh birokrasi dan kesungguhan pelaksanaannya dijamin oleh fungsi penghakiman yang dijalankan oleh badan peradilan. Sementara itu, dalam setiap tahap proses politik itu, juga berjalan fungsi-fungsi sosialisasi politik, komunikasi politik, dan rekruitmen politik. Demikianlah proses itu berjalan dari input, berupa tuntutan kepentingan, diubah menjadi output, berupa kebijaksanaan, yang selanjutnya melalui saluran umpan balik masuk kembali ke dalam sistem politik dalam wujud tuntutan kepentingan baru. Dan proses baru pun dimulai lagi.

Daftar Pustaka: Santoso, Joko Budi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan

Daftar Pustaka:

Santoso, Joko Budi. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMK kelas X. Jakarta: Yudhistira.